Skip to content

Kerusuhan Sipil dan Penjarahan Massal di Jakarta pada tahun 1997-1998 (penelitian menggunakan teori collective behaviour, Smelser)

April 11, 2013

Latar belakang

Selama 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru, Soeharto telah berhasil membawa Indonesia penuh dengan  kesejahteraan. Soeharto telah sukses menata stabilitas politik dan menciptakan kesuksesan pembangunan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, seiring dengan badai krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, tuntutan terhadap turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan makin menguat di masyarakat. Setelah berkuasa selama 32 tahun, pemerintah Orde Baru akhirnya jatuh pada tanggal 21 Mei 1998.

Pemicu dari kejatuhan pemerintahan Orde Baru ini antara lainnya adalah karena tingginya tingkat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di dalam pemerintahan. Selain itu, membengkaknya angka utang luar negeri juga menjadi salah satu pemicu dari jatuhnya Orde Baru. Transisi pemerintahan Indonesia di masa ini dilingkupi oleh berbagai gejolak. Berbagai aksi dan demontrasi mahasiswa marak ditemui dijalanan kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Aksi turun ke jalan ini telah dimulai semenjak bulan Februari 1998. Tingginya gejolak keamanan pun turut mewarnai periode ini. Berbagai tindakan anarkis seperti penjarahan dan pembakaran fasilitas umum pun turut menorehkan sejarah kelam Indonesia di tahun 1998. Krisis legitimasi terhadap pemerintahan Orde Baru pun mulai menguak. Hal ini seiring dengan membumbung tingginya harga barang-barang akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Penyebab kejatuhan pemerintahan Orde Baru dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sebagai implikasi dari krisis moneter Asia di tahun 1997 dan tingginya tingkat KKn di dalam tubuh pemerintaan. Dari sudut pandang krisis moneter Asia 1997 hingga Maret terus menukik tajam dari angka Rp. 2.600,- tingga Rp. 16.000,- perdolar Amerika Serikat. Penyebabnya adalah tingginya angka hutang luar negeri Indonesia. Dalam sebuah rapat di Bina Graha Jakarta, Presiden Soeharto bermasa Radius Prawiro menyatakan bahwa utang luar negeri Indonesia mencapai 63.462 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini baru yang dibebankan bagi negara. Jumlah utang luar negeri sektor swasta Indonesia mencapai angka 73.962 miliar dolar Amerika Serikat.

Suasana Jakarta yang sangat tegang pasca tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini terus berlangsung hingga digelarnya aksi demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa pada tanggal 19 Mei 1998. Secara berbondong-bondong para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan kota-kota lainnya melakukan long march menuju gedung MPR/DPR. Tujuannya adalah untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto, menggelar sidang istimewa MPR dan pelaksanaan reformasi aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta. Dikota ini, mahasiswa bersama elemen-elemen masyarakat Yogyakarta berkumpul di alun-alun kota. Mereka ingin mendengar maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam mengenai kondisi negara yang sedang tegang.

Pada tanggal yang sama, yaitu 19 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk datang ke Istana Negara. Agendanya adalah membahas segala kemungkinan penanganan krisis negara. Tokoh-tokoh yang diundang berjumlah 9 orang. Mereka adalah Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie, Malik Fadjar, Cholil Baidlowi, Sutrisno Muhdam, Ma’aruf Amin dan Ahmad Bagdja. Selain itu, hadir pula Yuhsril Ihza Mahendra, Sekretaris Militer Presiden Mayjen Jasril Jakub dan ajudan Presiden. Didalam pertemuan yang berlangsung hingga 2,5 jam ini, tercapai kesepakatan untuk membentuk suatu badan yang dinamakan Komite Reformasi. Komite ini sebelumnya bernama Dewan Reformasi. Namun, kemudian di ubah karena hampir mirip dengan Dewan Revolusi dan Dewan Jenderal seaktu terjadi peristiwa tragedi pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965. Di dalam pertemuan ini, juga disepakati bahwa Presiden Soeharto akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI, dan mengubah nama susunan kabinet Reformasi. Sedangkan, berdasarkan pidatonya beliau sesaat setelah pertemuan ini digelar, Presiden Soeharto juga menyatakan tugas-tugas yang diemban oleh Komite Reformasi menurut beliau dalam pidato ini adalah untuk menyelesaikan UU Kepartaian, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta DPRD, UU Anto-Monopoli, UU Anti-Korupsi dan lainnya.

Masuk ketanggal 20 Mei 1998, suasana di gedung MPR/DPR telah penuh sesak oleh mahasiswa. Berbagai elemen mahasiswa yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia berkumpul bersama. Jumlahnya mencapai 50.000 orang. Di lain sisi, berbagai tokoh masyarakat seperti Amien Rain dan Emil Salim menyatakan kekecewaandengan pidato Presiden Soeharto tersebut.penyebabnya adalah bahwa sebenarnya presiden Soeharto meminta pemberian waktu enam bulan untuk mengelar pemilihan Umum secara kontitusional. Akan tetapi, hal tersebut tidak dinyatakan di dalam pidato beliau selepas pertemuan itu selesai. Sedangkan di lain sisi, Soeharto dari kursi kepresidenan pada saat itu. Emil Salim, melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser keprabon (turun dari tahta kekuasaan) pada saat itu juga (20 Mei 1998). Amin Rais juga berada dalam posisi yang sama. Ia menginginkan reformasi dilaksanakan secepatnya.

Sementara di lain sisi, isu untuk melakukan aksi memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1998 di Lapangan Monas pun sudah menyebar. Dalam kondisi negara yang sangat tegang pada saat itu, aksi ini dimungkinkan akan menimbulkan bentrokan yang besar dan mengakibatkan jatuhnya korban, karena pada saat yang bersamaan, pengamanan di seputra Lapangan Monas dan Istana Negara juga sangat ketat. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998 pukul 05.30 pagi, Amin Rais mengumumkan pembatalan apel dan aksi di Monas tersebut.

Sementara, kekuatan mahasiswa makin menguat dan solit digedung MPR/DPR. Mahasiswa pun memutuskan untuk memusatkan aksi memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Halaman gedung MPR/DPR. Aksi pada tanggal 20 Mei 1998 ini dihari oleh barbagai tokoh-tokoh masyarakat. Pada pukul 11.30, Amien Rais datang ke gedung MPR/DPR. Selanjutnya hadir pula tokoh-tokoh masyarakat seperti Deliar Noer, Emil Salim, Erna Witoelar, Albert Hasibuan, Saparinah Sadli, Nursyahbani Katjasungkana, A.M. Fatwa, Adnan Buyung Nasution, Permadi, Matori Abdul Djalil dan Wimar Witoelar. Bahkan, tokoh-tokoh seni Indonesia pun hadir, seperti Dono Warkop, Garin Nugroho dan Neno Warisman.

Aksi ini secara sporadis memunculkan dukungan moral dari seluruh elemen bangsa. Bahkan, sumbangan-sumbangan nasi bungkus dan air minum dari berbagai kalangan kepada mahasiswa yang sedanga berdemo di gedung MPR/DPR pun terus berdatangan. Hal ini merupakan simbol bahwa perjuangan mahasiswa pada saat itu secara moral telah berhasil memunculkan solidaritas di kalangan masyarakat. Di tanggal ini pula (20 Mei 1998), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Madeleine Albright secara nyata memberikan pernyataannya yang meminta Presiden Soeharto untuk segera mundur. Pernyataan Albright ini disiarkan secara live dalam breaking news CNN pada pukul 22.48 WIB. Ia menyatakan bahwa penguduran diri Presiden Soeharto sudah merupakan jalan yang semestinya untuk memberi jalan bagi transisi demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini merupakan momentum bagi Presiden Seoharto untuk menorehkan langkah historisnya sebagai negarawan.

Di tanggal ini pula, pada pukul 14.30, sejumlah 14 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekuin, Ginandjar Kartasasmita menyatakan penolakannya untuk dicalonkan kembali di dalam Kabinet Reformasi. Mahasiswa secara bersama masih terus melakukan aksinya di gedung MPR/DPR. Sementara pada pukul 16.45, terjadi pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pimpinan MPR/DPR di lantai 3 gedung lama MPR/DPR. Di dalam pertemuan ini, mahasiswa memberikan batas waktu pengunduran diri Soeharto hingga hari jumat tanggal 22 Mei 1998. Apabila tidak ada kepastian lebih lanjut, maka pada hari Senin tanggal  25 Mei 1998 pimpinan DPR akan mempersiapkan Sidang Istimewa MPR.

Aksi di gedung MPR/DPR mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998. Pada pukul 09.06 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Credential Room, Istana Negara Jakarta, dengan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Soeharto mengakhiri jabatan presidensialnya yang telah diemban selama 32 tahun. Naskah pengunduran diri Soeharto, Mahkamah Agung langsung melantik Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Hal ini sesuai amanat di dalam pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Momentum turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 ini mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang telah berjalan selama 32 tahun di Indonesia.

 

Kekondusifan Situasi

Krisis Asia yang dimulai di Thailand mulai menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp. 2.500/US Dollar, namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Selain itu, peso Filipina, Ringgit Malaysia juga mulia berguguran nilai jualnya. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bank Indonesia mengakui bahwa ia tidak bisa membendung rupiah yang terus-menurus merosot. Pada akhir Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp. 4.000/US Dollar. Dari sini rupiah semakin terpuruk. Pada bulan Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level Rp. 17.000/US Dollar, atau kehilangan 85% nilainya. Bursa saham Jakarta hancur. Hampir semua perusahaan modern di Indonesia gulung tikar, tabungan kelas menengah lenyap dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Karena depresi ekonomi yang tidak kunjung beres diselesaikan Presiden Soeharto, terkuak pula kejahatan-kejahatan politik sang presiden selama 30 puluh tahun. Korupsi, kolusi dan nepotisme seakan menjadi kasat mata dan masyarakat mulai berani menentang penguasa, si tangan besi. Sekutu-sekutu Soeharto dalam perpolitikan semakin lama semakin menjauh dan meminta untuk menaruh jabatannya. Kegagalannya mereshuffle cabinet dalam menanggapi resesi ekonomi dianggap menjadi bukti sebuah keharusan bahwa Soeharto harus turun.

Menurunnya pamor pemerintahan Orde Baru telah dimulai semenjak penandatanganan perjanjian pemberian dana bantuan IMF pada Medio 1997. Perjanjian penurunan dana bantuan IMF kepada Indonesia yang pertama setelah terjadinya krisis moneter Asia terjadi di bulan Oktober 1997. Di dalam perjanjian yang pertama ini, IMF menurunkan dana bantuan sebesar 43 milyar dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Pemberian dana bantuan ini sebenarnya mengandung 2 kelemahan utama bagi Indonesia, dan hal ini disadari betul oleh rakyat pada saat itu. Kelemahan pertama terletak pada posisi dana bantuan itu sebenarnya. Pemberian dana bantuan belaka. Yang dimaksudkan dana bantuan disini adalah utang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh Indonesia beserta dengan bunganya, meskipun dengan persentase yang rendah. Masyarakat beserta mahasiswa melihat bahwa hal ini akan berdampak pada makin menumpuknya utang luar negeri Indonesia.

Kelemahan kedua adalah penerapan Structural Adjustment Program Program (Program Penyesuaian Struktural) dari IMF yang menyertai penurunan dana bantuan tersebut. Yang dimaksudkan dengan Structural Adjustment Program adalah persyaratan IMF bagai Indonesia dalam 4 bidang utama. Pertama, pengetatan kebijakan fiskal; kedua, penghapusan subsidi; ketiga, menutup 16 bank di Indonesia; dan keempat, memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Dampaknya tidak terwujud dalam perbaikan ekonomi nasional yang signifikan. Pada awal tahun 1998, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari angka 20 juta orang ke angka 80 juta orang. Jutaan orang juga kehilangan pekerjaan penutupan bank-bank nasional dan sektor usaha karena tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Krisis ekonomi pun makin bertambah parah.

Perjanjian kedua dengan IMF pun digelar kembali pada 15 Januari 1998. Syarat yang ditekankan IMF bagi Indonesia adalah pemotongan seluruh subsidi rakyat, dan menghapus praktik monopoli. Selain itu, IMF juga mensyaratkan penghapusan segala bentuk subsidi usaha nasional yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang mendapatkan sorotan paling tajam adalah industri IPTN yang digelar oleh B.J. Habibie, dan industri mobil nasional Timor yang dipegang oleh anak kandung Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Di satu sisi, pemotongan subsidi pemerintah terhadap sektor industri tersebut akan membawa implikasi yang baik bagi alokasi dana negara. Akan tetapi, di lain sisi, subsidi untuk makanan dan biaya sosial masyarakat juga harus dipotong. Persyaratan IMF ini kemudian membawa Indonesia kepada keterpurukan ekonomi yang lebih dalam.

Apabila ditilik dari sudut politik, memang tidak semua kalangan masyarakat mengerti dan merasakan akibat dari kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan Soeharto. Apakah petani atau peternak bahkan nelayan di tempat terpencil merasa dirugikan dengan penyimpangan politik Soeharto ? Tidak semua mengerti, mungkin bahkan terbilang bersikap acuh tak acuh karena memang factor pendidikan mereka yang tidak mendukung jiwa kekritisannya sebagai warga Negara. Namun, apabila bicara mengenai hancurnya ekonomi, maka semua lapisan masyarakat sangat bisa merasakan gigitannya. Pertengahan tahun 1998, kondisi perekonomian Indonesia sangatlah memprihatinkan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Meski tidak separah krisis ekonomi pada tahun 1966, tingkat inflasi sudah mencapai 65 % dan pertumbuhan ekonomi mengalami keanjlokan sebesar 13,6 %. Karena El Nino, produksi beras menurun dan ditemukan bahwa laporan surplus produksi beras 1996-1997, merupakan kebohongan belaka. Beberapa perusahaan besar macam Sempati Air dan PT Astra Internasional (penjual otomobil terbesar di Indonesia) bangkrut dan berhenti beroperasi. Apabila perusahaan yang modalnya terbilang sangatlah besar seperti itu gulung tikar, bagaimana usaha-usaha kecil dan menengah yang lain ? akan mudah menerka jawabannya. Nilai tukar rupiah terus tenggelam dan diperkirakan bahwa 113 juta rakyat Indonesia (56 % dari jumlah populasi) hidup dibawah garis ambang kemiskinan. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa 40 juta rakyat Indonesia terancam bahaya kelaparan.

Seperti itulah gambaran situasi yang nantinya akan merujuk pada satu titik didih berbuntut kerusuhan dan penjarahan massal. Ketika kehidupan ekonominya terganggu dan terancam, maka manusia akan lebih bekerja ekstra untuk mengisi perutnya. Dengan cara apapun. Sebenarnya, factor terkuat mengapa Soeharto jatuh pada tahun 1998 adalah dikarenakan rusaknya ekonomi. Kebusukan politik Cendana Clan mungkin tidak akan terkuak apabila mereka dapat mempertahankan nilai rupiah pada jalurnya saat itu. Hancurnya ekonomi sangat menggigit masyarakat luas dan berimplikasi pada rasa ingin mencari tahu  apa yang menjadi factor-faktornya. Maka tertelusuri lah korupsi, kolusi dan nepotisme Soeharto dan kroni-kroninya.

Beredarnya Isu

Setelah masyarakat mulai mengalami keresahan tingkat tinggi, maka sangat mudah beredarnya berbagai macam isu, terutama mengenai kesenjangan sosial. Pribumi saat itu mayoritas berkutat pada bisnis kelas kecil dan menengah. Kebanyakan dari mereka bangkrut dan ribuan orang kehilangan pekerjaan yang  sudah pasti tidak lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Disaat-saat seperti itu munculah isu bahwa orang-orang nonpribumi, terutama tionghoa, tidak mengalami hal-hal yang sama seperti pribumi pada umumnya. Kecemburuan sosial sangat cepat hadir dan mengompori jiwa-jiwa yang kelaparan.

Orang-orang cina dinilai oleh masyarakat kebanyakan adalah orang-orang kaya dan masih bisa hidup bermewah-mewahan dikala mereka dan keluarganya kebingungan mencari uang untuk makan. Pertokoan terutama toko-toko elektronik dan toko emas adalah suatu bukti bagi masyarakat bahwa mereka masih kuat dan bisa berleha-leha untuk menghidupi keluarganya.  Orang-orang semakin buta akan norma-norma yang ada dan hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan ekonominya. Entah bagaimana caranya, mereka hanya tidak puas dengan keadaan saat itu, dan merujuk pada suatu kerusuhan massal.

Munculnya Trigger

Ketika keresahan sosial berada pada titik didih tertinggi, dan isu telah beredar secara mudahnya meluas di telinga masyarakat yang kecewa akibat krisis moneter, maka hanya ada satu factor lagi yang dapat memicu meledaknya suatu bom. Yaitu munculnya trigger. Orang-orang cina yang saat itu mayoritas berada pada tingkatan ekonomi lebih tinggi dari masyarakat pribumi kebanyakan, seakan menjadi sasaran empuk untuk dijarah dan dirampas kekayaan pribadi mereka. Saat itu, kapanpun bisa saja terjadi suatu penjarahan, hanya tinggal menunggu waktu dan menunggu trigger, atau yang memulai. Mereka dinilai tidak pantas apabila tidak merasakan apa yang dirasakan orang-orang disekitarnya.

Dalam beberapa kasus, ada kesamaan dalam pemicu munculnya penjarahan massal dipertokoan di ibukota saat itu. Yaitu adalah mereka yang berbadan tegap, tinggi dan berotot, berpakaian serba hitam, datang bergerombol dan langsung memalak pedagang cina yang masih membuka tokonya. Mereka ini langsung menghakimi sang pedagang hingga babak belur, dan membawa barang dagangannya dengan Cuma-Cuma. Setelah keluar dari toko dan berhasil membawa barang-barang tersebut, mereka mengompori warga sekitar untuk ikut berburu barang-barang orang cina tersebut. Otomatis secara massal tingkah laku tersebut diikuti oleh masyarakat yang sedang kebingungan mencari uang untuk makan. Apalagi hal tersebut sudah ada yang memulai lebih dahulu, maka hanya tinggal meneruskan.

Pecah Kerusuhan

Efek domino dari kondisi kejatuhan ekonomi ini langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Tingginya harga barang dan inflasi pun tak terelakkan. Rakyat menjadi cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan, rakyat harys mengantri untuk mendapatkan sembako dengan harga murah karena harga standar yang dijual di pasar sudah tak terjangkau lagi oleh daya beli masyarakat. Melihat gelagat kehidupan sosial seperti ini, banyak pihak yang menginginkan perubahan. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial masyarakat yang paling vokal dalam menyuarakan perbaikan struktur pemerintahan pada saat itu. Mahasiswa pun mulai menyusun strategi untuk memberikan feedback terhadap kelemahan sistem pemerintahan. Berbagai aksi demontrasi pun digelar. Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang ditujukan kepada pemerintah Orde Baru. Isi dari agenda reformasi ini antara lainnya terfokus pada hal-hal berikut.

1.      Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.

2.      Melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

3.      Menghapus Dwi fungsi ABRI di dalam struktur pemerintahan negara.

4.      Penegakkan supremensi hukum di Indonesia.

5.      Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN).

 

Menanggapi kondisi perekonomian yang semakin parah, mahasiswa bersama elemen-elemen masyarakat pun mulai bergerak untuk turun kejalan berdemonstrasi menuntut penurunan harga. Berbagai aksi-aksi yang digelar mahasiswa beserta elemen masyarakat mulai bermunculan semenjak bulan Februari 1998, dan mencapai puncaknya bulan Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, berbagai elemen mahasiswa menggelar aksi demontrasi damai menuntut penurunan harga di Jakarta. Di Universitas Trisakti, aksi demontrasi damai pun terjadi. Situasi aksi damai pada hari itu berjalan dengan sangat tertib. Bahkan beberapa mahasiswa putri sempat memberikan bunga tanda simpati kepada para petugas yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi damai tersebut. Akan tetapi, situasi kemudian memanas sewaktu hari menjelang sore. Mahasiswa yang ingin melakukan long march menuju DPR/MPR tidak diperbolehkan berjalan lebih jauh oleh para petugas. Mereka diberhentikan tidak jauh dari pintu kampus Trisakti. Didalam insiden bentrokan ini, empat mahasiswa tewas dan puluhan mengalami luka serius. Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidhin Royan, Hendriawan Sie, dan Heri Hartanto. Mereka kemudian diberi gelar sebagai pahlawan reformasi.

Aksi penembakan terhadap empat mahasiswa inii mengundang berbagai reaksi keras dari masyarakat dan elemen mahasiswa di bebagai daerah. Sebelumnya, seorang mahasiswa dari Yogyakarta yang bernama Moses Gatotkaca juga tewas dalam sebuah bentrokan dengan aparat keamanan sewaktu melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca meninggal pada 8 Mei 1998. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, kerusuhan massal yang cenderung mengarah ke tindakan anarkis berupa penjarahan dan penganiayaan menjalar luas di seluruh ibukota. Toko-toko dibakar, barang-barang yang berada di dalamnya dijarah oleh para oknum pelaku kerusuhan, bahkan terjadi banyak kasus penganiayaan. Korban pun banyak berjatuhan, yang jumlahnya mencapai ratusan. Sebagian besar karena terperangkap di dalam toko-toko yang dibakar paksa oleh para oknum-oknum pelaku kerusuhan. Tragedi kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 ini merupakan titik kulminasi depresi masyarakat akibat krisis ekonomi Indonesia. Krisis sosial dan masyarakatpun mulai bermunculan seiring dengan adanya gesekan sosial tersebut.

Pusat-pusat perbelanjaan semakin lama semakin banyak yang dijarah. Karena adanya trigger tersebut, masyarakat yang tadinya tidak berani memulai, sekarang telah mencerminkan sifat-sifatnya yang brutal demi kepuasan ekonomi. orang-orang tumpah ruah ke jalan berebut barang-barang gratis untuk dijual kembali nantinya. Toko emas dan elektronik adalah korban penjarahan paling banyak dikunjungi masyarakat.

Setelah maraknya penjarahan di ibukota, tingkah laku tersebut mulai menjalar kedaerah-daerah sekitarnya dan meluas hingga ke pelosok wilayah Indonesia. Keadaan kacau balau. Ditambah lagi mahasiswa dan aktivis-aktivis jalanan melakukan demonstrasi yang tak kunjung berhenti menuntut presiden bangun dari kursinya. Jika dilihat dari situasi dan kondisi saat itu, di jalanan ramai oleh dua gelombang yang berbeda. Satu karena hancurnya ekonomi, satu lagi karena kekecewaan terhadap politik penguasa.  Maka tidak bisa dibayangkan keadaan di jalanan ibukota saat itu. orang-orang gila memenuhi kepuasannya, entah ekonomi entah politik. Masyarakat yang memiliki toko atau usaha sendiri seringkali mengecat rumahnya dengan kata “muslim” atau “pribumi” dan juga diikuti oleh orang-orang keturunan cina. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari penjarahan. 

Bahkan terungkap juga suatu kasus dimana, wanita-wanita cina ditelanjangi di hadapan umum dan juga diperkosa. Moral yang rusak juga telah hadir ketika abad 20 memasuki babakan terakhirnya di Indonesia. Selain itu, kasus-kasus kebakaran pusat perbelanjaan yang memakan korban tidak sedikit pun bermunculan. Seperti misalkan di Mall Klender yang mana terkenal banyak sekali orang yang terbakar karena terkurung dipusat perbelanjaan tersebut. Banyak sekali orang yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Sebenarnya bukan terkurung tetapi dikurung. Itulah ucapan para saksi yang melihat ada orang-orang yang sengaja membakar dan mengunci pusat perbelanjaan tersebut dari luar. Akibatnya adalah, orang-orang yang sibuk menjarah terbakar hidup-hidup didalam, dan adapula yang nekat terjun dari lantai 2 atau bahkan lantai tertinggi. Perusahaan asing dan kedutaan besar asing mengevakuasi staf-staf mereka beserta keluarga sebisa-bisanya di tengah-tengah kondisi Jakarta yang tidak aman, terbakar api, dan jadwa penerbangan yang penuh sesak. Keluarga cina kaya pun juga melarikan diri samabil membawa kekayaan mereka.

Kerusuhan yang difaktori kekecewaan politik pun tidak kalah ramai. Ketika tentara mulai diberi mandat untuk membereskan jalanan dari para penuntut keadilan politik, maka tidak hanya gas air mata saja yang terlempar tetapi juga peluru-peluru perak senapan berdesingan. Ketika pendemo mulai anarkis maka aparat pun tidak mau kalah. Hingga terbunuhnya empat mahasiswa di Universitas Trisakti, Jakarta. Hal tersebut makin membuat tegang situasi ibukota, terutama antara pendemo dan aparat. Hingga ribuan mahasiswa berhasil menduduk gedung MPR dan tidak ada yang berani mengusir mereka.

Pengendalian Situasi

Hari itu tanggal 15 Mei 1998, pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut sang presiden mendarat di bandara Halim Perdana Kusuma setelah melakukan penerbangan selama 10 jam dari Kairo. Kembalinya dari Mesir, Soeharto disambut kerusuhan di semua penjuru Jakarta. Ratusan gedung dan pusat perbelanjaan dibakar. Warga Negara asing, terutama keturunan tionghoa telah menjadi korban pemerkosaan dan penjarahan secara massal oleh masyarakat pribumi. Tuntutan mundurnya sang presiden semakin kuat menggema.

Reaksi pertama dari Soeharto soal tuntutan mundur itu muncul dari Menteri Penerangan saat itu, Alwi Dahlan yang mengatakan bahwa presiden akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan tindak criminal. Presiden tampaknya masih terus yakin dengan orang-orang disekelilingnya, terutama ABRI. Namun muncul tanda-tanda bahwa para pemimpin ABRI mulai berubah sikap dengan mendukung reformasi, tuntutan para pendemo. Awal Mei Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan bahwa dia telah membentuk sebuah komisi militer khusus yang dipimpin Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempelajari isu reformasi politik dengan mengundang para pakar reformasi untuk membahas rancangan tersebut. Hal itu bertujuan untuk membenahi system politik Indonesia yang tertutup ini.

Komisi yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan para akademisi, pakar dan tokoh lain yang juga telah mengajukan usul mengenai reformasi. Indria Samego, dari LIPI adalah salah satu pakar yang mengajukan usul. Dia mengusulkan agar pemilu tidak dilangsungkan sesuai rencana, yaitu tahun 2002. Dia menyarankan agar proses pemilu dilakukan sebelum itu dengan menghilangkan jatah kursi di DPR dan membiarkan partai-partai politik menyelenggarakan kampanye dan berorganisasi secara bebas.

Selain Indria, Nurcholish Madjid juga mengusulkan agar pemilu dilangsungkan pada tahun 2000, parpol harus diizinkan untuk beroperasi dengan bebas dan presiden harus mengatakan pengunduran dirinya setelah reformasi berjalan. Selain itu juga, orang yang akrab disapa Cak Nur ini juga menyarankan agar presiden menyerahkan semua harta kekayaan pribadi kepada Negara. Dengan agak terkejut, Cak Nur mengatakan bahwa semua usulannya tersebut diterima dengan baik oleh pihak ABRI. Namun mereka memintanya untuk memperhalus bahasanya, terutama soal pengembalian harta kekayaan pribadi.

Menlu Ali Alatas mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa presiden akan mundur. Statement itu diucapkan untuk menjawa isu yang tengah beredar dikalangan masyarakat dan elit politik. Menurut Alatas, presiden akan bersedia menaruh jabatannya apabila dilakukan secara konstitusional melalui siding DPR/MPR. Harmoko sebagai ketua DPR/MPR selama ini memang dengan setia mendampingi Soeharto. Namun, pada sabtu 16 Mei itu, Harmoko pun juga merasa kegerahan dengan perkembangan situasi. Hari itu juga, Harmoko mengadakan pertemuan dengan Soeharto, didampingi para wakil ketua DPR, antara lain Syarwan Hamid dari Fraksi ABRI di kediaman Jalan Cendana.

Menurut Indria Samego, para pimpinan DPR itu menemui presiden untuk memberitahukan bahwa dirinya telah kehilangan dukungan dan harus mengundurkan diri. Namun cara penyampaian permintaan mundur ini dilakukan dengan cara yang halus dan tidak mengkerucut. Mereka berusaha semaksimal mungkin memilih kata-kata agar sang presiden tidak tersakiti dengan permintaan-permintaan yang diajukan. Setelah itu Harmoko mengatakan pada wartawan bahwa presiden telah bersedia melakukan reformasi dan akan menyusun kembali cabinet. Cak Nur pun sempat bertemu dan bicara langsung dengan Soeharto terkait tuntutan reformasi yang setiap hari didengungkan masyarakat dijalanan. Cak Nur menyarankan agar dilakukan pengalihan kekuasaan selama enam bulan. Namun, saran Cak Nur tadi diterjang habis-habisan di jalan-jalan oleh aksi demonstrasi yang semakin menghebat. Semuanya menuntut perubahan secara radikal, menyeluruh dan secepat-cepatnya.

Jika Soeharto mundur, maka secara konstitusional Wapres Habibie yang berhak melanjutakan masa jabatan hingga waktu yang telah ditentukan, yaitu tahun 2003. Melihat konsekuensi seperti ini, Habibie kemudian melakukan lobi dengan Harmoko dan yang lain untuk mendukung langkah ini. Tetapi rencana ini akan membawa konsekuensi penting lain. Pilihan presiden untuk mengundurkan diri akan membuat Pangab Jenderal Wiranto berada pada posisi sulit. Dia mengakui adanya kekuatan yang menginginkan perubahan di Negara ini, mulai dari para mahasiswa, kaum intelektual, dan Amien Rais, tokoh reformis mengancam akan menurunkan massanya ke jalan-jalan. Wiranto memiliki sikap ketidakpercayaan pada Habibie yang tidak dilatarbelakangi oleh pendidikan militer. Perkembangan situasi memaksa Wiranto akhirnya harus mengikuti maneuver yang dilancarkan Harmoko dan Habibie. Beliau langsung bertemu dengan presiden dan meminta dukungan atas reformasi secara bertahap.

Selasa 19 Mei, presiden Soeharto muncul di televisi bersama dengan Wakilnya, Habibie. Banyak orang saat itu mengharapkan sang presiden mengumumkan pengunduran dirinya, tetapi ternyata presiden mengumumkan langkah reformasi secara bertahap termasuk pemilu yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Rencana Presiden untuk merombak cabinet dan langkah kompromi lain dianggap langkah yang hanya akan mempertahankan posisinya. Demonstran menolah langkah itu dan Amien Rais berencana melancarkan aksi demo hingga Pak Harto mundur. Di DPR, Harmoko menggalang kekuatan untuk menjatuhkan rezim Orde Baru. Setelah mendapat dukungan yang besar, dia dengan berani menyatakan bahwa dia akan mengambil langkah resmi untuk mengakhiri pemerintahan Pak Harto. Bahkan Harmoko sendiri mengeluarkan ultimatum : mundur haru Jumat atau dipecat secara tidak hormat. Ditempat lain, Pak Harto juga menghadapi tantangan berat, yaitu ketika mencoba untuk mengumpulkan para tokoh muslim untuk meminta dukungan agar Dewan Reformasi yang dibentuknya untuk melaksanakan perubahan politik, dibantu dan disupport demi tercapainya kedamaian kembali. Namun, semua menolak tawaran itu.

Sehari sebelum mundur, yaitu pada tanggal 20 Mei, Soeharto semakin tersudut. Hamper semua tamu yang diundangnya ke kediamannya di Jalan Cendana memintanya mundur. Di antara para tamu itu juga termasuk dua mantan wakilnya, Sudharmono dan Try Sutrisno. Malam itu juga, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita datang bersama sekitar 10 menteri cabinet Pembangunan VII. Mereka menyatakan mengundurkan diri. Di hari yang sama, Wiranto menyiapkan pasukan yang cukup kuat di Jakarta untuk menguasai keadaan. Namun, Wiranto tidak memiliki banyak pilihan. Sebab itu, Wiranto bersedia mendukung Habibie, namun dengan syarat dirinya tetap sebagai Pangab dan Menhankam. Ternyata Wiranto memang tetap memegang jabatannya.

Malam itu juga, Wiranto mengunjungi Soeharto dan meminta dirinya untuk mundur dari jabatannya dan memastikan bahwa Soeharto tidak memiliki pilihan lain. Wiranto juga berjanji akan menjaga dan melindungi Soeharto dan keluarga besarnya. Orang-orang terdekat, termasuk cabinet yang dibangunnya pun telah meninggalkan Presiden sendirian. Maka esok harinya, Kamis 21 Mei pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai penguasa Orde Baru.

SIMPULAN

Suatu keadaan mencekam yang timbul akibat dari krisis moneter berkepanjangan dan membuat masyarakat melakukan hal-hal anarkis, criminal dan sebagainya adalah bukti bahwa kejenuhan telah mencapai titik didih tertinggi. Sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi tiap keluarga membuat manusia memperlihatkan instingnya sebagai makhluk, yaitu ingin hidup. Kerusuhan massal dijalan-jalan, penjarahan mall-mall pusat perbelanjaan, pemerkosaan massal, demonstrasi besar-besaran dan banyak kasus lainnya terbit secara bersamaan dan tanpa dikordinir oleh suatu pihak. Peristiwa-peristiwa pada penghujung rezim Orde Baru merupakan salah satu prahara atau tragedi berdarah umat manusia di Indonesia. 1.190 orang mati terpanggang, 27 orang meninggal karena senjata tajam, 52 korban pemerkosaan, dan 850 bangunan terbakar.

Kronologi yang terjadi yang mulai memuncak pada tahun 1997, ketika Soeharto kembali naik menjadi Presiden, sangat valid apabila ditelusuri lebih jauh dengan menggunakan teori Smelser mengenai kerusuhan massal. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, ada lima tahapan yang harus diperiodisasikan untuk bisa mengetahui lebih jauh sebab musabab dan akhir dari kerusuhan massal tersebut (kekondusifan situasi, beredarnya isu, munculnya trigger, pecah kerusuhan, pengendalian situasi) .

Situasi telah kondusif atau tidak berubah ketika badai ekonomi menghantam rupiah dan merujuk pada mahalnya barang-barang pokok masyarakat. Dimulai pada 1997, Rupiah terus saja merosot yang tadinya Rp. 2500 per Dollar AS hingga menjadi Rp. 16.000 per Dollar AS. Mahalnya harga barang dipasaran adalah implikasi dari lemahnya ekonomi dalam negeri karena menumpuknya utang luar negeri dan terungkap maraknya KKN dikalangan kroni-kroni presiden. Masyarakat banyak kehilangan pekerjaan karena tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar. Masyarakat kebingungan karena tidak memiliki penghasilan, ditambah pula harga barang mulai menghebat. Kejenuhan telah kentara menyelimuti seluruh lapisan masyarakat. Kemudian isu-isu beredar sangat cepat ketika orang-orang Cina dinilai masih kuat berdiri menerjang ombak naiknya harga barang. Kecemburuan social yang tinggi tumbuh dengan instan. Pribumi merasa, tidak pantas apabila orang-orang pendatang tidak merasakan apa yang dirasakan pribumi kebanyakan. Penilaian itu wajar saja mudah melekat dikepala orang-orang dan memfaktori kerusuhan dan penjarahan massal ditahapan berikutnya.

Munculnya trigger, atau yang memulai, yang dimaksudkan disini adalah memulai kerusuhan. Banyak laporan dari masyarakat yang melihat langsung bahwa kelompok-kelompok orang tak dikenal, berbadan tegap dan berambut cepak memulai aksi yang dinilai seperti membakar sumbu. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, orang-orang ini kemudian menjarah dan mengompori warga untuk ikut menjarah demi tercapainya kebutuhan ekonomi. Hal itu disambut baik oleh masyarakat kebanyakan. Tanpa pikir panjang, diserbulah pusat-pusat perbelanjaan.

Setelah trigger memulai aksi, dan masyarakat mulai ikut-ikutan, maka penjarahan massal telah dimulai. Pecah kerusuhan meluas di seantero ibukota. Tempat tinggal orang-orang cina diserbu dan dijarah isinya. Begitu juga pertokoan (terutama elektronik) yang memiliki barang-barang dengan nilai harga jual yang tinggi. Glodok, Senen, Klender merupakan daerah-daerah yang diselimuti asap tebal dan ramai oleh ribuan kepala yang kelaparan. Daerah- daerah pecinan tidak lagi aman karena toleransi telah hilang dengan sekejap dan tanpa berbekas. Etnis-etnis tionghoa kemudian kabur menyelamatkan diri. Sebagian besar menumpuk di bandara untuk pergi ke luar Indonesia. Sebagian lagi melarikan diri ke Hotel yang keamanannya dapat menjamin keselamatan. Wanita-wanita cina yang malang ditelanjangi dan diperkosa secara massal. Selain itu, demonstrasi massal juga mewarnai jalan-jalan untuk menuntut perubahan politik secara radikal. Jalan raya ramai sekali saat itu. Laporan menyeramkan beredar ketika ada orang-orang yang melempari Molotov ke arah pusat perbelanjaan yang sedang dijarah. Maka terbakarlah dan tidak ada yang berusaha untuk memadamkannya karena masing-masing sibuk menjarah. Korban yang mati terpanggang api di dalam pusat perbelanjaan adalah jumlah korban terbesar pada kerusuhan tersebut. Demonstran menuntut perubahan politik agar suasana bisa kembali damai karena pemerintah yang bersangkutan dinilai tidak lagi bisa menyelesaikan krisis ekonomi dan telah banyak melakukan pelanggaran politik.

Tahapan akhir yaitu pengendalian situasi. Suasana di jalanan ibukota yang tidak lagi ramah membuat pemerintah mau tidak mau harus mengambil keputusan tegas demi kepentingan masyarakat luas. Sang pemimpin semula berusaha untuk menyelesaikan dengan tangannya sendiri. Tetapi karena situasi mencekam dijalanan telah mencapai titik didih dan telah ditinggalkan orang-orang terdekatnya (terutama kabinetnya), maka sang presiden memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi pemerintahan. Hasil yang ditunggu-tunggu oleh para demonstran.

Tahapan-tahapan tadi memudahkan untuk menganalisis dari segi aspek yang lain, contohnya sebagai berikut. Penyebab konflik yang terjadi pada penghujung rezim presiden Soeharto adalah kemajemukan vertical. Fakta yang telah didapat adalah ketika orang-orang Cina menjadi target penjarahan semua masyarakat pribumi. Tidak bisa disangkal bahwa cina dinilai sebagi bos-bos dari perusahaan. Sedangkan pribumi adalah kelas proletarnya. Selain itu perbedaan fisik turut mennguatkan factor-faktor yang telah diungkapkan sebelumnya. Adapun tipe konfliknya adalah konflik positif, karena turunnya presiden Soeharto dinilai sesuai dengan konstitusi, sesuai aturan yang berlaku dan kemudian digantikan oleh wakilnya

 

DAFTAR SUMBER

 

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo

Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ricklefs, M. C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008. Serambi : Jakarta

Abdulgani, Retnowati. 2007. Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President. Kata Hasta Pustaka : Jakarta

Barton, Greg. 2010. Biografi Gusdur. LKiS : Yogyakarta

Anwar, Rosihan. 2009. Sejarah Kecil (Petite Histoire) Indonesia III. Jakarta : PenerbitBukuKompas.

Aspinall, Edward. 2000. Titik Tolak Reformasi, Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. LKiS : Yogyakarta

Aritonang, Diro. 1999. Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto. Pustaka Hidayah : Bandung

From → sejarah

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: